Blog

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank JTrust Indonesia Tbk menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan dan sejumlah agenda korporasi lainnya. Keputusan itu diambil dalam upaya memperkuat tata kelola serta menjaga kualitas pertumbuhan bisnis.

Pemegang saham menerima laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2025, persetujuan perubahan anggaran dasar, penunjukan akuntan publik, penetapan remunerasi pengurus, serta perubahan struktur direksi dan dewan komisaris.

Direktur Utama Ritsuo Fukadai mengatakan RUPST merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menjaga transparansi kepada investor publik sekaligus memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menanggapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi sepanjang 2025 yang berdampak pada kinerja keuangan, perseroan memilih menjalankan strategi bisnis secara selektif. Prioritas diarahkan pada penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko yang terukur.

“Kami memilih untuk tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Bagi kami, pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,”

RUPST juga menyetujui perubahan anggaran dasar terkait masa jabatan anggota dewan komisaris yang diperpanjang dari tiga tahun menjadi empat tahun. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan dewan komisaris dalam mengawal implementasi strategi bisnis dan pengelolaan risiko.

Perubahan Pengurus

Pemegang saham menyetujui berakhirnya masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan menyetujui pengangkatan Raja Pardede sebagai Direktur. Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen menyatakan perubahan susunan pengurus merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memperkuat kapasitas manajemen menghadapi kebutuhan bisnis, tata kelola, transformasi, dan pengelolaan risiko ke depan.

Susunan Pengurus Saat Ini

Dengan persetujuan RUPST, susunan direksi adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama: Ritsuo Fukadai
• Wakil Direktur Utama: Masayoshi Kobayashi
• Direktur: Felix I. Hartadi
• Direktur: Helmi A. Hidayat
• Direktur: Cho Won June
• Direktur: Widjaja Hendra
• Direktur: Raja Pardede* (*efektif setelah lulus penilaian OJK dan memenuhi ketentuan perundang-undangan)

Susunan dewan komisaris sekarang tercatat sebagai berikut:

• Komisaris Utama: Nobiru Adachi
• Komisaris: Nobuiku Chiba
• Komisaris Independen: Benny Siswanto
• Komisaris Independen: Abdullah Firman Wibowo

Perseroan juga menegaskan komitmen pada pembiayaan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, serta kegiatan tanggung jawab sosial yang berfokus pada pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Ritsuo Fukadai menambahkan dukungan pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan. “Ke depan, kami akan menjaga disiplin eksekusi, memperkuat efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat,” ujarnya.

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global yang berlandaskan hukum internasional tengah menghadapi tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menanggapi kondisi itu, ia mendesak komitmen global baru untuk memperkuat kerja sama multilateral dan melakukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Saat membuka Konferensi Keberlanjutan Hamburg, Steinmeier menyatakan dunia memasuki fase kritis di mana norma-norma internasional yang telah bertahan selama beberapa dekade kini terancam runtuh.

“Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam; saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri,” ujar Steinmeier.

Dominasi Politik Kekuatan Mentah

Menurut Steinmeier, panggung politik global semakin didominasi oleh politik kekuasaan mentah, pola pikir menang-kalah atau zero-sum thinking, serta konfrontasi. Tren ini, katanya, secara perlahan mengikis fondasi sistem internasional yang seharusnya bersifat kooperatif.

“Semangat kebrutalan dan kekejaman kini sedang melanda politik internasional,” tambahnya secara blak-blakan.

Multilateralisme Harus Dipertahankan

Meski situasi geopolitik memanas, Steinmeier menegaskan bahwa meninggalkan kerja sama multilateral merupakan langkah keliru. Ia memperingatkan bahwa penarikan diri dari PBB akan menjadi tindakan yang picik dan fatal.

Namun, kata Steinmeier, PBB memang perlu berubah. Badan dunia itu harus menjadi lebih efisien dan efektif serta mampu memberikan hasil yang lebih baik dibanding para pemimpin otoriter yang mengejar kekuasaan absolut.

Fokus Pada Struktur Dewan Keamanan

Tuntutan reformasi PBB bukan isu baru, namun urgensinya kian mencuat setelah serangkaian konflik besar yang gagal diredam oleh badan dunia tersebut. Struktur Dewan Keamanan PBB—termasuk hak veto yang dimiliki lima anggota tetap—sering disebut sebagai sumber kebuntuan politik.

Hak istimewa tersebut kerap membuat PBB mengalami kelumpuhan saat harus mengambil keputusan tegas terkait pelanggaran hukum internasional, terutama jika konflik melibatkan kepentingan langsung negara-negara besar.

Kritik seperti yang dilontarkan Steinmeier mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa reformasi struktural, PBB berisiko kehilangan relevansinya dan berubah menjadi lembaga formalitas semata. Krisis kepercayaan ini, menurutnya, memicu kekhawatiran kembalinya era geopolitik yang anarkis, di mana hukum internasional tidak lagi dihormati dan stabilitas dunia ditentukan oleh kekuatan militer serta ekonomi negara adidaya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan peluang bisnis untuk mengubah sampah menjadi energi masih sangat luas di Indonesia. Proyek waste to energy yang sedang digarap pemerintah baru menjangkau puluhan daerah, sementara ratusan kabupaten dan kota lain belum tersentuh.

Pernyataan itu disampaikan Jumhur pada acara Investor Daily Roundtable bertajuk “Green is the New Growth: Orkestrasi Pengelolaan Lingkungan dan Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan” di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Selasa (30/6/2026).

Jangkauan Proyek Saat Ini

Menurut Jumhur, inisiatif waste to electricity yang dikembangkan bersama berbagai pihak saat ini mencakup sekitar 34 kawasan aglomerasi atau sekitar 70 kabupaten/kota.

“Itu meng-cover kira-kira 34 aglomerasi, sekitar 70-an kabupaten kota. Sementara itu, kita masih punya sekitar 480 kabupaten kota yang belum tersentuh oleh proyek waste to electricity,” ujarnya.

Ragam Teknologi dan Produk Energi

Jumhur menegaskan pemanfaatan sampah tidak hanya untuk pembangkitan listrik secara langsung. Berbagai teknologi dapat mengolah sampah menjadi produk energi yang bernilai ekonomi.

Ia menyebut contoh-contoh hasil pengolahan seperti refuse-derived fuel (RDF), biomassa, bahan bakar setara solar, hingga pelet energi untuk kebutuhan co-firing di pembangkit listrik.

“Waste to energy itu banyak sekali. Dari sampah menjadi RDF, dari sampah menjadi solar, dari sampah menjadi biomassa, dari sampah menjadi pelet-pelet untuk co-firing dan sebagainya. Itu semua adalah energi,”

Permintaan Pasar dan Komitmen Pembeli

Kementerian Lingkungan Hidup sudah berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) dan pihak industri terkait pemanfaatan produk energi dari sampah. Dari pembicaraan tersebut terdapat komitmen calon pembeli untuk menyerap produk selama memenuhi standar kualitas.

“Kita sudah berkomunikasi dengan PLN dan pihak industri. Mereka meminta kami menyiapkan berbagai hasil pengolahan sampah yang bisa menjadi energi dan siap untuk dibeli,” kata Jumhur.

Potensi Investasi dan Dampak Sosial

Jumhur menilai potensi pasar yang besar membuka peluang investasi di sektor pengelolaan sampah. Pengembangan industri ini dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau sekaligus mendukung pengurangan pencemaran lingkungan.

“Potensi bisnisnya masih sangat besar karena masih ada ratusan kabupaten dan kota yang bisa dikembangkan. Ini juga akan menciptakan green jobs dan menghasilkan pengelolaan lingkungan yang lebih bersih,” ujarnya.

Waktu Pembangunan dan Implementasi Teknologi

Ia menjelaskan pembangunan fasilitas waste to electricity umumnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Namun, berbagai teknologi pengolahan sampah lainnya dapat segera diterapkan tanpa harus menunggu selesainya pembangkit listrik.

“Banyak hal yang bisa dimulai sekarang. Tidak harus menunggu fasilitas waste to electricity selesai dibangun,” pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup berencana meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai langkah memperkuat tata kelola dan ekosistem perdagangan karbon di dalam negeri.

Sistem registrasi itu nantinya akan terkoneksi dengan Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia sehingga proses pencatatan dan perdagangan unit karbon diharapkan menjadi lebih terintegrasi.

Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada acara bertajuk “Green is the New Growth: Orkestrasi Pengelolaan Lingkungan dan Pembiayaan Hijau untuk Pembangunan” di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Selasa (30/6/2026).

“Kita tanggal 9 Juli akan meluncurkan namanya SRUK, Sistem Registrasi Unit Karbon. Nah itu nanti kemudian akan jadi koneksi dengan bursa karbon,”

Menurut Jumhur, SRUK akan berfungsi sebagai basis pencatatan seluruh unit karbon sebelum masuk ke mekanisme perdagangan di bursa. Pemerintah ingin perdagangan karbon tidak sekadar aktivitas jual-beli kredit, melainkan juga memberi manfaat nyata bagi mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Skema Benefit Sharing Untuk Masyarakat

Pemerintah sedang menyusun skema benefit sharing agar masyarakat yang memelihara kawasan dengan potensi karbon tinggi menerima manfaat langsung dari perdagangan karbon.

“Misalnya ada bidang hutan yang punya nilai karbon yang baik kemudian diperdagangkan, pertanyaannya sekarang siapa penerima manfaat. Kami mendorong penerima manfaat itu harus mereka yang layak, karena merekalah yang menjaga dan melindungi kawasan tersebut,”

Jumhur menegaskan keterlibatan serta penghargaan terhadap masyarakat lokal dapat meningkatkan daya saing karbon Indonesia di pasar internasional. Ia menambahkan bahwa penghargaan yang lebih besar bagi masyarakat lokal berimplikasi pada harga karbon yang lebih baik.

“Semakin kita menghargai masyarakat lokal, semakin kita menghargai orang yang tinggal di situ, maka mereka menghargai harga lebih tinggi. Semakin kita cuek, semakin direndahkan harga karbon kita,”

Perbaikan Mekanisme Perdagangan Karbon

Selain menyiapkan SRUK, pemerintah terus menyempurnakan mekanisme perdagangan karbon, termasuk pasar primer dan transaksi business to business (B2B). Meski perdagangan karbon di Indonesia sudah berlangsung, kapitalisasi pasarnya masih relatif kecil sehingga pengembangan terus didorong.

Peluncuran SRUK diharapkan memberi dampak pada terciptanya sistem perdagangan karbon yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia, sekaligus memperkuat pasar karbon nasional dan mendukung target pengendalian perubahan iklim.

Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (30/6/2026). Mata uang Garuda turun 57 poin atau 0,32% ke level Rp17.908 per dolar AS, dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat.

Penguatan dolar terjadi seiring meningkatnya ekspektasi pasar bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, mendorong aliran modal menuju aset berbasis dolar dan menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan tekanan pada rupiah pada perdagangan pagi ini lebih banyak disebabkan faktor eksternal dibandingkan perubahan fundamental domestik.

“Penguatan dolar AS terjadi seiring meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Kondisi ini membuat investor kembali memburu aset berbasis dolar,” ujar Fakhrul.

Fakhrul menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid. Ia menyatakan sejumlah indikator makroekonomi tetap terjaga sehingga pelemahan rupiah lebih mencerminkan penyesuaian ekspektasi pasar ketimbang memburuknya kondisi ekonomi nasional.

“Belum terdapat perubahan fundamental yang signifikan. Justru beberapa indikator makro Indonesia masih relatif terjaga. Karena itu, pelemahan yang terjadi lebih merupakan penyesuaian ekspektasi pasar,” katanya.

Tekanan Diyakini Sementara

Meski demikian, tekanan terhadap rupiah diperkirakan bersifat sementara. Fakhrul mengatakan setelah arah kebijakan moneter The Fed semakin jelas dan keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia kembali menguat, rupiah berpeluang menguat kembali.

Menurut dia, ekspektasi tetap menjadi pendorong utama pergerakan nilai tukar. Saat ketidakpastian global mereda, tekanan terhadap rupiah diharapkan berangsur berkurang.

“Secara keseluruhan, peluang penguatan rupiah masih terbuka setelah fase penyesuaian ekspektasi ini berlalu,” ujarnya.

Outlook Jangka Pendek

Fakhrul memperkirakan volatilitas nilai tukar akan tetap tinggi dalam jangka pendek. Pergerakan rupiah dipengaruhi rilis data ekonomi AS, pernyataan pejabat The Fed, serta respons kebijakan ekonomi dari dalam negeri.

Untuk perdagangan hari itu, ia memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp17.850 hingga Rp17.950 per dolar AS, dengan peluang penutupan pada rentang Rp17.880–Rp17.920 per dolar AS, bergantung pada perkembangan sentimen global sepanjang sesi perdagangan.